Oleh: Agus Mulyono

Standarisasi: Ketika Mutu Bertemu Kekuasaan

Kalau kita mendengar kata standarisasi, pikiran kita biasanya langsung menuju sesuatu yang baik. Ada ukuran yang jelas, ada kualitas yang terjaga, ada kepastian. Dan memang, pada banyak keadaan, standarisasi adalah sesuatu yang diperlukan. Tanpa standar, kualitas akan naik turun. Hari ini bagus, besok mengecewakan.

Agar lebih mudah dipahami, mari kita kembali ke sebuah kisah sederhana. Kisah tentang perusahaan keripik singkong.
Sebuah perusahaan ingin menghasilkan keripik singkong yang renyah, gurih, dan disukai pelanggan. Maka dibuatlah standar. Mulai dari standar memilih singkong yang tua tetapi tidak berserat, standar ketebalan irisan agar matangnya merata, standar suhu minyak, lama penggorengan, kadar minyak setelah ditiriskan, hingga standar kemasan agar kerenyahannya tetap terjaga.

Hasilnya luar biasa. Setiap bungkus keripik yang dibeli konsumen memiliki rasa yang hampir sama. Hari ini enak, bulan depan juga tetap enak. Konsumen percaya karena kualitasnya konsisten.

Lalu muncul pertanyaan sederhana.
Siapa yang membuat standar itu?
Jawabannya tentu saja pemilik perusahaan. Karena dialah yang paling memahami produknya, proses produksinya, dan cita rasa yang ingin dibangun.

Tidak ada yang salah dengan itu.
Bahkan ketika ada tetangga yang ingin membuka usaha keripik singkong juga, ia bebas membuat standarnya sendiri. Mungkin irisannya lebih tipis. Mungkin memakai bumbu daun jeruk. Mungkin digoreng dengan minyak kelapa. Mungkin justru lebih disukai pasar.

Di sinilah persaingan yang sehat lahir. Bukan saling menjatuhkan, tetapi saling berinovasi.
Standar menjadi alat menjaga kualitas, bukan alat membatasi kreativitas.

Namun cerita menjadi berbeda ketika pemain terbesar di pasar mulai memiliki kepentingan yang lebih besar daripada sekadar menghasilkan keripik yang enak.
Bayangkan ada perusahaan keripik singkong yang sudah sangat besar. Modalnya kuat, jaringan distribusinya luas, iklannya di mana-mana. Lalu perusahaan ini menyusun sebuah standar nasional tentang keripik singkong. Standarnya terlihat ilmiah, terlihat profesional, bahkan dikemas dengan istilah-istilah teknis yang mengesankan.

Di atas kertas semuanya tampak mulia. Katanya demi mutu.
Katanya demi keamanan.
Katanya demi kepentingan konsumen.
Tetapi diam-diam standar itu dibuat berdasarkan teknologi yang hanya dimiliki perusahaan besar tersebut. Mesin yang dipakai mahal. Bahan bakunya hanya dipasok oleh kelompok tertentu. Sertifikasinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Auditnya rumit. Administrasinya panjang.

Lalu lebih berbahaya lagi ketika standar itu memperoleh legitimasi melalui kebijakan publik.
Semua produsen keripik singkong diwajibkan mengikutinya.
Yang tidak mengikuti dianggap tidak memenuhi standar.
Bukan karena keripiknya tidak enak. Bukan karena membahayakan.
Tetapi karena tidak memenuhi aturan yang dibuat dengan ukuran milik perusahaan besar.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Masalahnya bukan lagi tentang standar.
Masalahnya adalah siapa yang memiliki kuasa untuk menentukan standar.

Karena setiap standar pada hakikatnya adalah cara memilih. Ketika kita menentukan satu ukuran sebagai ukuran resmi, secara otomatis kita sedang menyingkirkan ukuran-ukuran lain.
Di sinilah standar berubah dari alat teknis menjadi alat politik dan ekonomi.

Yang menarik, mekanisme seperti ini tidak hanya terjadi pada keripik singkong. Ia bisa hadir di banyak sektor.
Di dunia pendidikan.
Di dunia pertanian.
Di dunia kesehatan.
Di dunia teknologi.
Bahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak sedikit aturan yang tampaknya dibuat demi kualitas, tetapi di baliknya tersimpan kepentingan pasar yang sangat besar.

Bukan berarti semua standar buruk. Sama sekali tidak.
Tanpa standar, pesawat terbang mungkin dibuat sesuka hati. Obat-obatan bisa diproduksi tanpa pengujian. Jembatan dibangun tanpa perhitungan.

Standar tetap diperlukan.
Tetapi standar harus selalu diawasi agar tidak berubah menjadi instrumen monopoli.
Karena ketika standar hanya bisa dipenuhi oleh segelintir orang, maka yang sedang dibangun bukan lagi kualitas, melainkan pagar. Pagar yang membatasi siapa yang boleh masuk ke pasar.

Menurut Pak Kyai, Islam sangat menghargai ukuran, ketertiban, dan kualitas. Rasulullah mengajarkan agar timbangan tidak dikurangi, takaran tidak dicurangi, dan pekerjaan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu juga bentuk standarisasi moral.

Namun Pak Kyai juga mengingatkan, syariat tidak pernah membenarkan aturan yang sengaja dibuat untuk menzalimi orang lain. Ketika sebuah aturan lebih banyak mempersulit daripada menghadirkan kemaslahatan, maka kita patut bertanya: apakah aturan itu benar-benar untuk kebaikan bersama, atau hanya menguntungkan sebagian pihak?

Islam tidak hanya bertanya, “Apakah ini sesuai prosedur?”
Islam juga bertanya, “Apakah ini adil?”
Sebab keadilan selalu berada satu tingkat lebih tinggi daripada sekadar kepatuhan administratif.
Sering kali sesuatu tampak sah secara aturan, tetapi belum tentu benar secara moral.

Inilah sisi lain dari standarisasi yang jarang dibicarakan.
Kita terlalu sering membahas bagaimana membuat standar, tetapi terlalu jarang bertanya siapa yang diuntungkan oleh standar tersebut.

Padahal sejarah menunjukkan, hampir semua bentuk dominasi besar selalu dimulai dari kemampuan menentukan ukuran. Siapa yang menentukan ukuran, perlahan akan menentukan permainan. Siapa yang menentukan permainan, lambat laun akan menentukan pemenangnya.

Karena itu, masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang anti-standar. Sebaliknya, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang berani mengkritisi setiap standar.
Apakah standar itu benar-benar menjaga mutu?
Apakah ia membuka ruang inovasi?
Apakah ia memberi kesempatan yang sama kepada pelaku kecil?
Ataukah ia hanya menjadi tembok yang membuat pemain besar semakin besar?

Keripik singkong hanyalah ilustrasi. Besok mungkin bukan lagi tentang keripik. Bisa tentang benih pertanian, perangkat lunak, pendidikan, kecerdasan buatan, bahkan sertifikasi profesi.
Bentuknya berubah-ubah.
Tetapi polanya sering kali sama.

Maka jangan hanya kagum ketika mendengar kata standar. Lihatlah juga siapa yang menyusunnya, siapa yang diuntungkannya, dan siapa yang harus membayar harganya.

Sebab standar yang baik akan melahirkan kualitas.
Tetapi standar yang diperalat oleh kekuasaan bisa melahirkan ketergantungan.

Dan peradaban yang besar tidak dibangun hanya oleh kualitas produk, melainkan juga oleh keberanian menjaga keadilan dalam menetapkan ukuran.

Wallahu a’lam
🙏🙏🙏