Oleh: Agus Mulyono

“Deep State: Ketika Pelayan Merasa Pemilik”

Tiga hari menghadiri acara sarasehan kebangsaan… yang melekat dalam ingatan adalah istilah Deep State dan State Capture. Dua istilah yang terdengar berat dan teoritis, tetapi sesungguhnya berbicara tentang pertanyaan paling mendasar dalam kehidupan bernegara: untuk siapa negara ini bekerja?

Negara itu dibentuk untuk melayani rakyat. Kalimatnya sederhana. Bahkan terlalu sederhana sampai kadang kita lupa memeriksanya. Apakah negara benar-benar sedang melayani rakyat, atau justru sedang sibuk melayani kepentingan yang lain?

Di sinilah kita mengenal dua istilah yang belakangan sering dibicarakan: deep state dan state capture.
Deep state bukan berarti ada negara rahasia di dalam negara. Bukan pula kumpulan orang yang berkumpul di ruangan gelap lalu menyusun skenario besar. Dalam pengertian yang lebih sederhana, deep state adalah kondisi ketika sebagian birokrasi dan institusi negara bekerja terutama untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Kebijakan dibuat agar birokrasi tetap nyaman, anggaran tetap aman, kewenangan tetap besar, dan posisi tetap terjaga.

Kadang kita menemukannya dalam bentuk aturan yang berbelit-belit. Rapat demi rapat yang tidak berujung. Program yang terlihat sibuk, tetapi hasilnya tidak terlalu dirasakan masyarakat. Energi negara habis untuk mengurus dirinya sendiri.

Negara menjadi seperti seseorang yang terlalu lama bercermin, sampai lupa bahwa ada orang lain yang harus dilayani.

Sementara itu, state capture lebih jauh lagi. Ia terjadi ketika keputusan dan kebijakan negara dipengaruhi secara kuat oleh kelompok-kelompok berkekuatan ekonomi, para oligark, atau pemilik modal besar. Negara secara formal masih ada. Gedung-gedung pemerintahan masih berdiri. Peraturan masih diterbitkan. Tetapi arah kebijakannya lebih mencerminkan kepentingan segelintir orang daripada kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Negara masih berjalan, tetapi setirnya tidak sepenuhnya berada di tangan rakyat.
Yang berbahaya, kedua kondisi ini sering tidak terlihat secara kasat mata. Tidak ada sirene yang berbunyi. Tidak ada pengumuman resmi. Semuanya berlangsung perlahan dan tampak normal.
Ketika kebijakan lebih banyak menjaga kenyamanan birokrasi, kita mungkin sedang menyaksikan gejala deep state.

Ketika kebijakan lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan publik yang lebih luas, kita perlu waspada terhadap gejala state capture.

Masalahnya, dampaknya sangat besar.
Korupsi memang merugikan negara. Tetapi kebijakan yang salah arah dapat memengaruhi jutaan orang sekaligus. Sebuah keputusan yang keliru dapat menghambat pendidikan, memperlambat pembangunan, memperlebar ketimpangan, bahkan mempengaruhi masa depan generasi berikutnya.

Karena itu, kualitas sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, tetapi juga ditentukan oleh pertanyaan yang sangat mendasar: untuk siapa keputusan itu dibuat?

Menurut Pak Kyai, dalam Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan fasilitas. Jabatan bukan tempat mengambil keuntungan, melainkan ruang untuk memberikan kemanfaatan. Nabi mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.

Karena itu, ukuran sebuah kebijakan tidak cukup hanya legal atau tidak legal. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kebijakan itu membawa kemaslahatan bagi banyak orang atau justru hanya menguntungkan segelintir pihak.

Pak Kyai sering mengatakan, tanda sebuah kekuasaan mulai kehilangan arah adalah ketika para pengelolanya lebih sibuk menjaga kursi daripada menjaga amanah.

Negara yang sehat adalah negara yang para birokratnya berpikir sebagai pelayan, bukan pemilik. Negara yang sehat adalah negara yang kebijakannya disusun berdasarkan kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.

Rakyat tidak terlalu peduli siapa yang berada di balik meja rapat. Yang mereka rasakan adalah akibat dari keputusan-keputusan itu. Jalan yang baik atau rusak, pendidikan yang terjangkau atau tidak, lapangan kerja yang terbuka atau tertutup, semuanya lahir dari kebijakan.

Maka, pertanyaan yang perlu terus kita ajukan bukan hanya, “Apakah negara ini berjalan?” Tetapi juga, “Negara ini sedang berjalan untuk siapa?”

Sebab sebuah negara belum tentu tersesat karena kekurangan sumber daya. Kadang ia mulai kehilangan arah ketika kepentingan birokrasi dan kepentingan oligarki perlahan-lahan mengambil tempat yang seharusnya diisi oleh kepentingan rakyat dan cita-cita nasional.

Bagaimana dg program MBG dan KDMP…, silahkan nilai sendiri 😀

Wallahu a’lam
🙏🙏🙏