Oleh: Moh. Kamilus Zaman

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang kini mencapai lebih dari 240 juta jiwa, menyajikan sebuah lanskap sosioreligius yang unik, berlapis, dan kompleks terkait dinamika gender. Di mata dunia internasional, khususnya dalam narasi arus utama Barat, dunia Islam sering kali disederhanakan secara reduktif sebagai entitas yang monolitik, kaku, dan inheren opresif terhadap kaum perempuan. Namun, realitas empiris di Indonesia mematahkan stereotip tersebut. Sejarah dan dinamika kontemporer di Nusantara menunjukkan bahwa relasi gender di dalam masyarakat Muslim tidak bersifat statis, melainkan dipenuhi oleh ruang-ruang negosiasi, resistensi kultural, dan artikulasi progresivitas yang sangat dinamis.

Meskipun nilai-nilai patriarki yang diproduksi oleh pertautan antara adat lokal dan misinterpretasi teks keagamaan tertentu masih mengakar kuat, perempuan Muslim Indonesia tidak pernah menempatkan diri mereka sebagai korban pasif (passive victims). Sebaliknya, mereka terus bergerak maju, meruntuhkan batasan-batasan struktural, dan secara konsisten mendefinisikan ulang peran mereka, baik di wilayah domestik maupun di episentrum ruang publik.

Gerakan emansipasi ini bukanlah fenomena baru, melainkan sebuah estafet perjuangan yang panjang. Jauh sebelum retorika kesetaraan gender modern berdengung, bumi Nusantara telah melahirkan tokoh-tokoh perempuan Muslim tangguh yang menembus barikade patriarki pada zamannya. Kita mengenal Raden Adjeng Kartini yang menggebrak lewat gagasan pena tentang pendidikan perempuan, Dewi Sartika, hingga Nyai Ahmad Dahlan (Siti Walidah) yang mendirikan Aisyiyah sebagai motor gerakan sosial-keagamaan perempuan di awal abad ke-20.

Semangat keperkasaan ini terus bertransformasi hingga era kontemporer, melahirkan para pemimpin perempuan yang menempati posisi-posisi strategis penentu kebijakan nasional. Di panggung kepemimpinan nasional, Indonesia telah mencatatkan nama Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di tanah air. Di sektor diplomasi, ketangguhan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia diakui secara internasional dalam menavigasi geopolitik global, sementara di sektor ekonomi, reputasi Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu menteri keuangan terbaik di dunia menjadi bukti tak terbantahkan atas kapabilitas teknokratis perempuan Muslim.

Bergerak ke ranah kepemimpinan daerah, ketahanan politik, dan pemberdayaan basis massa, sosok Khofifah Indar Parawansa hadir sebagai representasi kuat bagaimana seorang perempuan Muslim melalui rekam jejaknya sebagai Gubernur Jawa Timur dan Ketua Umum Muslimat NU mampu memimpin wilayah dengan basis sosioreligius yang kental sekaligus menggerakkan jutaan perempuan akar rumput secara sosio-ekonomi.

Sementara itu, dalam konteks diplomasi perdamaian, toleransi, dan penguatan masyarakat sipil, Yenny Wahid melalui The Wahid Institute secara konsisten menyuarakan Islam yang inklusif, mempromosikan moderasi beragama, dan memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas serta perempuan di level internasional.

Tidak kalah penting, di ranah otoritas keagamaan, kehadiran tokoh intelektual seperti Prof. Dr. Siti Musdah Mulia dan para pemikir di balik Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) seperti Badriyah Fayumi, telah berhasil merebut kembali hak interpretasi teks suci yang selama berabad-abad didominasi oleh perspektif maskulin. Melalui rekam jejak kolektif para tokoh lintas generasi ini, perempuan Muslim Indonesia membuktikan bahwa kesalehan spiritual, identitas keislaman, dan kemajuan intelektual dapat melebur menjadi sebuah kekuatan progresif yang mampu menyingkap, bahkan meruntuhkan, tirai patriarki yang paling tebal sekalipun.

Akar Patriarki: Pertautan Budaya dan Teks Keagamaan

Tinjauan mendalam yang membedah akar patriarki di Indonesia dengan mengawinkan perspektif budaya lokal dan dekonstruksi teks keagamaan. Artikel ini secara khusus menggunakan pisau analisis dari pemikiran Moh. Kamilus Zaman, kerangka konseptual Khaled M. Abou El-Fadl mengenai otoritas, dan diskursus kitab-kitab klasik yang bias gender (misoginis).

Artikel ini membedah bagaimana pertautan tersebut bekerja dengan meminjam pisau analisis dari tiga poros pemikiran utama: rekonstruksi metodologis dari Buku Moh. Kamilus Zaman, kritik otoritarianisme teks oleh Khaled M. Abou El-Fadl, dan dekonstruksi teks-teks misoginis klasik.

1. Desentralisasi Otoritas dan Realitas Lokal (Perspektif Moh. Kamilus Zaman)

Dalam membaca dinamika institusi dan pemikiran Islam di akar rumput Indonesia sebagaimana jamak dianalisis dalam kerja-kerja akademik Moh. Kamilus Zaman mengenai model lembaga keagamaan dan ekonomi syariah di tapal kuda kita melihat adanya struktur otoritas yang sangat kuat.

a. Kepatuhan Mutlak Berbasis Kultur: Di lembaga-lembaga tradisional, kepatuhan (tha’ah) diletakkan sebagai pilar utama. Ketika budaya patriarki lokal (seperti filosofi Jawa masak, macak, manak atau budaya Madura yang patriarkis) berkelindan dengan struktur lembaga yang hierarkis, nilai-nilai domestikasi perempuan mengalami penguatan.

b. Paradoks Praktik vs Teks: Temuan lapangan sering kali memperlihatkan ketimpangan: perempuan secara ekonomi sangat aktif (menjadi tulang punggung UMKM atau pengelola keuangan), namun secara struktural dan konseptual, posisi penentu kebijakan tetap dimonopoli oleh laki-laki. Konstruksi budaya lokal berhasil “menjinakkan” potensi progresif perempuan dengan membungkusnya dalam bingkai kesalehan yang submisif.

c. Ketika Otoritas Menjadi Otoritarianisme (Pisau Analisis Khaled M. Abou El-Fadl)

2. Mengapa interpretasi yang menindas perempuan begitu mudah diterima dan sulit digugat? Di sinilah signifikansi pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl dalam karya monumentalnya, Speaking in God’s Name (Otoritas dan Otoritarianisme dalam Islam), menemukan relevansinya. Abou El-Fadl membedakan secara tegas antara Otoritas (Authority) dan Otoritarianisme (Authoritarianism):

a. Otoritas yang Sah: Teks suci (Al-Qur’an dan Hadis) memiliki otoritas. Namun, teks adalah benda mati yang membutuhkan manusia (penafsir) untuk berbicara.

b. Klaim Otoritarian: Otoritarianisme terjadi ketika seorang penafsir (yang mayoritas maskulin) memutlakkan pemahamannya yang relatif, lalu mengklaim bahwa pemikiran pribadinya adalah kehendak mutlak Tuhan.

Dalam konteks patriarki di Indonesia, teks-teks tentang kepemimpinan laki-laki (qiwamah) atau kewajiban domestik istri sering kali disuarakan oleh para pemegang otoritas keagamaan secara otoritarian. Mereka memotong ruang dialog, mengabaikan moralitas kemanusiaan universal, dan menuduh setiap upaya dekonstruksi gender sebagai tindakan “melawan hukum Tuhan.” Akibatnya, perempuan Muslim tidak hanya berhadapan dengan represi manusia, tetapi dibuat merasa bersalah secara spiritual (merasa berdosa kepada Tuhan) jika menuntut kesetaraan.

3. Membongkar Teks Misoginis: Menggugat Fikih Patriarkal

Akar metodologis dari bertahannya tirai patriarki ini bersumber dari pelestarian literatur klasik (kitab kuning) yang mengandung muatan misoginis (kebencian atau perendahan terhadap perempuan) tanpa adanya kontekstualisasi modern. Beberapa teks yang sering digugat oleh para feminis Muslim karena bias gender antara lain:

a. Hadis-Hadis Misoginis: Hadis yang secara tekstual menyebutkan perempuan sebagai pembawa sial, mayoritas penghuni neraka, atau penciptaan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok yang harus diluruskan dengan paksa.

b. Fikih Pernikahan yang Asimetris: Konstruksi fikih dalam beberapa kitab standar yang memosisikan akad nikah menyerupai akad transaksi kepemilikan (akad mu’awadhah), di mana suami membayar mahar untuk mendapatkan hak eksklusif atas tubuh dan kepatuhan istri.

Jika teks-teks ini dibaca secara harfiah tanpa menggunakan analisis historis-kontekstual (asbabun nuzul و asbabun wurud), maka Islam akan terus ditampilkan sebagai agama yang membatasi hak sipil dan kemanusiaan perempuan.

4. Sintesis: Menyingkap Tirai Melalui Islam Progresif

Pertautan antara adat patriarki dan teks keagamaan yang bias gender menciptakan sebuah lingkaran setan opresi yang suci (sacred oppression). Adat memberikan bentuk kuasanya, sementara teks keagamaan memberikan legitimasi teologisnya. Untuk memutus rantai ini, gerakan perempuan Muslim di Indonesia (seperti yang diartikulasikan oleh KUPI) menggunakan metodologi yang selaras dengan kritik Abou El-Fadl:

a. Mengembalikan Peran Pembaca (Penafsir): Menyadari bahwa fikih adalah produk pemikiran manusia yang dipengaruhi budaya zamannya, bukan hukum Tuhan yang sakral dan tidak bisa diubah.

b. Keadilan Hakiki (Substantif): Mengganti paradigma tha’ah (ketundukan buta) menjadi mubadalah (kesalingan/resiprositas) dalam hubungan suami-istri.

c. Kontekstualisasi Teks: Membaca ulang hadis-hadis yang terindikasi misoginis dengan pendekatan moral-universal Al-Qur’an yang menjunjung tinggi keadilan (Al-adalah) dan kemaslahatan (maslahah).

Gelombang Perlawanan: Gerakan Feminis Muslim Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang feminisme Islam yang sangat kaya dan mengakar kuat dalam dinamika sosial-keagamaan bangsa. Gerakan ini memiliki keunikan tersendiri karena tidak menolak Islam atau mengadopsi mentah-mentah kerangka berpikir Barat, melainkan menggunakan metodologi Islam yang progresif untuk menggugat struktur patriarki langsung dari dalam tradisi itu sendiri.

Salah satu tonggak sejarah terbesar dari gerak artikulasi ini adalah lahirnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kehadiran forum keagamaan ini berhasil mendobrak dominasi maskulin dalam produksi hukum Islam dengan menegaskan secara teologis bahwa perempuan bukan sekadar objek pasif dari fikih, melainkan subjek aktif atau mujtahidah yang memiliki otoritas sah untuk memproduksi fatwa. Melalui metodologi penafsiran yang inklusif dan berkeadilan gender, KUPI secara konsisten melahirkan fatwa-fatwa progresif yang merespons realitas kontemporer, mulai dari komitmen kuat pada pencegahan perkawinan anak, gerakan pemberantasan kekerasan seksual, hingga perumusan langkah perlindungan alam yang diletakkan dalam bingkai keadilan hakiki bagi perempuan.

Jauh sebelum momentum tersebut mengkristal, fondasi emansipasi ini sebenarnya telah dipahat oleh dua organisasi massa perempuan Muslim terbesar di Indonesia, yaitu Aisyiyah dari Muhammadiyah serta Muslimat dan Fatayat dari Nahdlatul Ulama. Sejak era sebelum kemerdekaan, gerakan-gerakan ini telah menjadi motor penggerak transformasi sosial yang sangat masif di tingkat akar rumput. Melalui jaringan sekolah, institusi kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi yang mereka dirikan secara mandiri, mereka berhasil membuktikan kepada masyarakat luas bahwa kesalehan keagamaan dan kepatuhan spiritual tidak harus mengorbankan kemandirian, intelektualitas, serta kedaulatan seorang perempuan di ruang publik.

Capaian Strategis di Ruang Publik

Tirai patriarki di Indonesia perlahan tersingkap melalui berbagai pencapaian konkret perempuan Muslim di berbagai sektor:

Transformasi Metrik Kemajuan dan Metodologi Gerakan Perempuan Muslim Indonesia

Lanskap kesetaraan gender dan sumbangsih nyata perempuan di Indonesia tidak lagi sekadar menjadi wacana teoretis di atas kertas, melainkan telah tercermin secara gamblang melalui kombinasi solid antara data angka kuantitatif dan realitas sosial-kualitatif di lapangan. Di ranah makro, keberhasilan pembangunan yang inklusif ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia yang secara konsisten merangkak naik hingga mencapai angka 94,1 pada tahun 2024 berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini menjadi bukti empiris bahwa kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam akses kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak semakin mengecil menuju angka ideal 100.

Secara kualitatif, lompatan besar IPG ini didorong oleh masifnya akses pendidikan tinggi bagi perempuan Muslim. Keberadaan pesantren-pesantren putri modern serta universitas Islam negeri yang inklusif telah berhasil mematahkan stigma kuno bahwa kepemimpinan intelektual adalah monopoli laki-laki. Keberhasilan akademis ini pada gilirannya melahirkan tokoh teknokrat kelas dunia sekelas Sri Mulyani Indrawati, yang sumbangsihnya sebagai Menteri Keuangan tidak hanya menyelamatkan stabilitas makroekonomi nasional di tengah krisis global, tetapi juga membuktikan keandalan perempuan Muslim dalam mengelola fiskal negara secara transparan dan akuntabel.

Metrik kemajuan ini juga terekam kuat dalam peta representasi politik nasional. Hasil Pemilu 2024 mencatatkan tonggak sejarah baru bagi bangsa dengan lolosnya 127 perempuan ke kursi DPR RI periode 2024–2029, atau setara dengan 21,9% dari total anggota legislatif—persentase tertinggi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan lonjakan kepercayaan publik (public trust) yang luar biasa terhadap kapabilitas politisi perempuan, yang mayoritas di antaranya adalah perempuan Muslim berhijab.

Kemajuan politik formal ini berkelindan erat dengan peran kepemimpinan daerah yang nyata, seperti yang ditunjukkan oleh Megawati Soekarnoputri dalam peletakan fondasi kelembagaan demokrasi sebagai presiden perempuan pertama, serta Khofifah Indar Parawansa semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Sumbangsih Khofifah dalam menakhodai provinsi dengan basis sosioreligius yang sangat kental membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah melalui pemberdayaan jutaan ibu rumah tangga di akar rumput.

Di sektor kebijakan dan penguatan hukum, lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 menjadi regulasi monumental yang dikawal ketat oleh koalisi masyarakat sipil dan jaringan aktivis Muslim progresif. Undang-undang ini memberikan payung hukum konkret bagi korban kekerasan yang mayoritas adalah perempuan. Keberhasilan legislasi ini menandai pergeseran paradigma hukum di Indonesia; dari yang semula memandang kekerasan domestik sebagai “aib privat” keluarga, kini diakui secara radikal sebagai kejahatan kemanusiaan yang wajib diintervensi oleh negara. Keberhasilan diplomasi hukum di dalam negeri ini sejalan dengan kontribusi luar biasa Retno Marsudi di panggung internasional. Sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama, Retno memberikan sumbangsih besar bagi reputasi Indonesia melalui diplomasi perdamaian yang konsisten, membela hak-hak kemanusiaan global, dan memperjuangkan akses pendidikan bagi perempuan di wilayah konflik seperti Afghanistan.

Semua pencapaian struktural tersebut mustahil terwujud tanpa adanya sejarah panjang gerakan feminisme Islam yang kaya di Indonesia. Uniknya, gerakan ini tidak menolak Islam atau mengadopsi mentah-mentah kerangka berpikir Barat, melainkan menggunakan metodologi Islam progresif untuk menggugat struktur patriarki langsung dari dalam tradisi keagamaan itu sendiri. Salah satu artikulasi terbesar gerakan ini adalah lahirnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Badriyah Fayumi dan didukung oleh pemikiran substantif Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. Forum ini berhasil mendobrak dominasi maskulin dalam produksi hukum Islam dengan menegaskan secara teologis bahwa perempuan adalah subjek aktif (mujtahidah) yang memiliki otoritas sah untuk memproduksi fatwa. KUPI secara konsisten melahirkan fatwa-fatwa progresif yang merespons realitas kontemporer, mulai dari komitmen kuat pada pencegahan perkawinan anak, pemberantasan kekerasan seksual, hingga perumusan langkah perlindungan alam dalam bingkai keadilan gender. Sumbangsih pemikiran keagamaan yang damai dan inklusif ini kemudian diperluas oleh Yenny Wahid melalui gerakan kemanusiaan di The Wahid Institute. Yenny memberikan sumbangsih vital bagi pertahanan ideologi negara dengan aktif mempromosikan moderasi beragama, mencegah radikalisme, dan membangun desa-desa damai yang menempatkan perempuan sebagai agen utama toleransi.

Jauh sebelum momentum-momentum kontemporer ini mengkristal, fondasi emansipasi dan sumbangsih terhadap negara sebenarnya telah dipahat sejak era pra-kemerdekaan oleh Raden Adjeng Kartini dan Dewi Sartika melalui jalur pendidikan, serta Nyai Ahmad Dahlan (Siti Walidah) melalui pendirian Aisyiyah, yang disusul oleh pergerakan Muslimat serta Fatayat Nahdlatul Ulama. Organisasi-organisasi massa perempuan Muslim terbesar di Indonesia ini telah menjadi motor penggerak transformasi sosial yang sangat masif di tingkat akar rumput. Melalui jaringan ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan program koperasi ekonomi mandiri yang mereka dirikan di seluruh penjuru negeri, mereka memberikan sumbangsih yang tak ternilai dalam membantu tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengentaskan kemiskinan. Gerakan ini sukses membuktikan kepada masyarakat luas bahwa kesalehan keagamaan dan kepatuhan spiritual tidak harus mengorbankan kemandirian, intelektualitas, serta kedaulatan seorang perempuan Muslim di ruang publik demi kemajuan Indonesia.